Narasina.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi peluncuran Sistem Aplikasi Pelayanan (SAPA) UMKM. Sistem ini dinilai sebagai terobosan baru untuk memperkuat ekosistem usaha melalui integrasi data lintas sektor.
Meski demikian, Bima tetap memberikan catatan kritis terkait masih belum tertatanya data pelaku usaha di daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Soft Launching SAPA UMKM dalam mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Bima menyoroti masih adanya ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengelolaan data UMKM. Kondisi tersebut membuat data antarinstansi kerap berbeda dan tidak sinkron.
“Kalau berbicara tentang data UMKM, datanya itu beda-beda. Kadang bedanya ekstrem,” ujar Bima Arya dalam sambutannya.
Ia menilai ketidaksamaan data tersebut berdampak pada sulitnya pemerintah daerah dalam menyusun program pembinaan yang tepat sasaran. Mulai dari perizinan hingga akses pasar menjadi tidak optimal.
“UMKM ini memang variannya beda-beda Pak, … Pendekatannya lain, ritmenya juga lain,” tambahnya.
Menurut Bima, kehadiran SAPA UMKM menjadi langkah penting untuk menghadirkan satu basis data yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat menyatukan berbagai data UMKM yang selama ini tersebar di banyak instansi.
Ia juga mendorong penerapan pola kerja kolaboratif atau co-creation yang melibatkan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas dalam pengembangan ekosistem UMKM.
“Ketika ada satu platform di mana di situ bisa duduk sama-sama semua, membangun prinsip co-creation, ini juga beberapa langkah lebih maju,” jelasnya.
Meski sudah ada sistem digital, Bima menegaskan keberhasilan program tetap bergantung pada peran pemerintah daerah. Pemda dinilai paling memahami kondisi riil pelaku UMKM di lapangan.
Karena itu, pembaruan data secara berkala menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh daerah agar sistem dapat berjalan efektif.
Di akhir pernyataannya, Bima memastikan Kementerian Dalam Negeri akan mengawal implementasi SAPA UMKM agar dapat dimanfaatkan secara optimal di seluruh daerah.
“Kemendagri insyaallah mengawal ini. Kita pastikan kepala daerah mendorong ini agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah,” tandasnya.
