Narasina.com - Pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut akan kembali berlaku selama dua bulan ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan itu diambil sambil memantau perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang masih memanas.
"Besok masih WFH ya, kita perpanjang lagi dua bulan. Ya kan kita monitor perangnya ini kan kita lihat lagi, 2 bulan lagi, gimana situasinya," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menurut Airlangga, kebijakan WFH cukup efektif dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM. Pemerintah juga disebut telah menghitung potensi penghematan anggaran dari kebijakan tersebut.
"Ya tentu konsumsi-nya turun. (Hitungan pengehematan anggaran) ada, nanti di kantong," ujarnya.
Jumat (22/5/2026) menjadi pelaksanaan kedua WFH ASN sepanjang Mei 2026. Sebelumnya, Jumat pekan pertama bertepatan dengan libur Hari Buruh Internasional dan pekan ketiga berdekatan dengan cuti bersama hari keagamaan.
Sebelumnya, pemerintah memang telah memutuskan melanjutkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN. Langkah itu diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah konflik global yang belum mereda.
"Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," jelas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Selain memperpanjang WFH, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah insentif ekonomi bagi masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.
"Juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak," katanya.
Kebijakan WFH bagi ASN sendiri resmi berlaku sejak 1 April 2026. Pemerintah juga mengimbau sektor swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerapkan kebijakan serupa.
"Penerapan WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat," kata Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.
